JAWABAN KISI KISI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN

1.       Cara mencapai efektivitas komunikasi pemerintahan Yang dikenal dengan  4 C yaitu;

(1) Completeness = sempurna, dimana sebuah informasi harus disampaikan dengan sempurna tanpa terpotong atau setengah setengah ke penerima informasi

(2) Clariteness = Jelas, sebuah informasi harus sampai dengan jelas ke penerima informasi ( tidak samar samar )

(3) Correteness = Teliti, dimana seorang penerima informasi harus teliti dalam menerima informasi agar informasi dapat di terima dengan baik

(4) Conciseness = Tepat, dimana sebuah informasi harus diberikan kepada orang yang tepat agar informasi yang disampaikan dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya

2. strategi good governance :

       a. Penegakan hukum, hal yang merupakan persyaratan,

                 hukum adl landasan dasar dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Demokrasi, sbgai syarat kedua yg diperlukan menuju pendewasan masyarakat, karena tanpa demikrasi sulit utk membentuk masyarakat yg dewasa, penuh kesadaran kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara.

c. Tranpransi yaitu keterbukaan dan intansi adl komunikasi dlm setiap proses pemerintahan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanan sampai pada tahap implementasi.

d. Akuntabilitas, artinya adl sebagai bentuk tindakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, bertindak atas dasar rasa tanggung jawab utk kepentingan bersama.

e. Partisipasi, utk menciptakan tujuan bersama tidaklah mungkin bila masyarakat ditinggalkan, atau dominasi swasta dikesampigkan.

3.  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemeritahan adalah perwujudan  dari pelaksanaan AKIP yang berbentuk Laporan hasil.

AKIP dan LAKIP sengaja diadakan guna memberikan tanggung jawab kepada instansi pemerintah agar dapat mencapai visi dan misi yang telah di buat sebelumnya.

4. Arti Kata Mengamong atau Pengayom

Berasal dari bahasa jawa “ among atau emong ” yang artinya mengasuh membimbing dan mendidik , dari kata among kemudian jadi kata ‘pengamong’ atau ‘pengemong’ yang artinya orang yang mengasuh membimbing dan mendidik.

5. a. agenda reformasi menurut uud 1945 : Agenda Reformasi nasional dlm visi indonesia masa depan yg dirumuskan sbg penjabaran cita-cita luhur bangsa indonesia termaktub dlm pembukaan UUD 1945 adl reformasi stuktur dan mekanisme ketatanegaraan berdasakan amandemen UUD 1945, rumusan etika kehidupan berbangsa sbg pedoman penyelenggaran negara yg baik dan bersih, kebijaksaan nasional adl pemberantasan dan pencegehan KKN dlm rangka mewujudkan penyelenggran  negara yg baik dan bersih melalui pegembangan sistem akutabilitas publik penyelenggara negara; serta penataan kembali peranan negara dan pemerintah dlm perekonomian 

b. AGENDA REMORMASI NASIONAL

Menurut Binatoro Tjokroomidjojo (2000:88)

        Keberhasilan pembangunan aparatur negara dlm rangka mewujudkan kepemerintahan yg baik dlm era reformasi dewasa ini, paling tdk dpt dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan reformasi sebagaimana tercantum dlm tap MPR Nomer VIII/MPR 1998, Bab III yg mencakup:

1. Mengatasi krisis ekonomi dlm waktu sesingkat-singkatnya terutama utk menghasikan stabilitas moneter yg tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dlm seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib utk menciptakan stabilitas nasional;
3. Menegakkan  hukum berdasarkan  nilai-nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental;

4.        Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama dan sosial budaya dlm usaha mewujudkan masyarakat madani.