Jawaban kisi kisi kepamongprajaan ( maaf telat )

1. Di  dalam  Pasal  120  ayat  (2) UU  Nomor  32  Tahun  2004  dinyatakan bahwa,  “Perangkat  daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas  sekretariat  daerah, sekretariat  DPRD,  dinas  daerah,  lembaga  teknis  daerah,  kecamatan,  dan Kelurahan”.  Pasal  tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

a.    Kecamatan bukan  lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah  kekuasaan  camat. Dengan  paradigma  baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja.

b.    Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan  lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa  tunggal  yang  berfungsi  sebagai  administrator  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan,  akan  tetapi  merupakan  pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

2. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

3. Hubungan kerja

No.	Hubungan Kecamatan dengan ...	Sifat Hubungan	Keterangan
1	SKPD Kab./Kota	Koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional	Contoh : Dinas dan/atau UPT Dinas
2	Instansi Vertikal di wilayah kerjanya	Koordinasi teknis fungsional	Contoh: Koramil, Polsek, Mantri Statistik, KUA
3	Swasta, LSM, Parpol, Ormas di wilayah kerjanya	Koordinasi dan Fasilitasi	-

4. (masih ragu) Penpres 6/1959 telah menempatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip dekonsentrasi yang ditonjolkan dimana pamong praja sebagai penguat kembali yang sebelumnya terpinggirkan oleh aparat daerah yang merupakan pelaksanaan desentralisasi.

5. keberadaan pamong praja sungguh sungguh dibutuhkan oleh pemerintah pusat sebagai alat pendukung dan alat pengikat buat menyalurkan berbagai kebijaksanaannya sampai ke tingkat rendahnya dan sebaliknya guna menyampaikan informasi tentang berbagai kebutuhan rakyat, situasi keamanan daerah dan sebagainya guna penentuan kebijaksanaannya